Misbakhun Nilai Industri Tembakau Belum Diperhatikan Pemerintah

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilainya belum berpihak pada industri dan petani tembakau, meskipun sektor tersebut memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui cukai hasil tembakau.

Dalam acara Coffee Morning di Jakarta, Senin (27/10/2025), politisi Partai Golkar itu menyebut, penerimaan cukai rokok menjadi salah satu penopang utama APBN, bahkan berperan penting menjaga defisit tetap di bawah 3 persen. Namun, di sisi lain, nasib petani tembakau justru terabaikan.

“Meskipun cukai rokok menambal APBN, tidak ada kebijakan nyata yang pro terhadap petani tembakau. Tidak ada subsidi pupuk dan bibit, bahkan pembinaan penggunaan pestisida yang aman pun minim,” ujar Misbakhun.

Ia menjelaskan, industri tembakau memiliki mekanisme pembayaran cukai di muka, yang membuat kas negara tetap terjaga sejak awal tahun anggaran. Perusahaan rokok menalangi pembayaran cukai sebelum produksi dilakukan, sehingga membantu menutup potensi defisit APBN.

Namun, menurutnya, kontribusi besar industri tembakau tidak diimbangi dengan dukungan kebijakan yang memadai. Padahal, sektor ini menyerap jutaan tenaga kerja mulai dari hulu hingga hilir — dari petani, buruh pabrik, hingga distribusi.

“Negara seharusnya hadir melindungi petani tembakau. Kalau kebijakan fiskal tidak berpihak, lambat laun mereka akan tertekan dan bisa kolaps,” tegas Misbakhun yang juga Ketua Umum Depinas SOKSI itu.

Misbakhun juga menilai, pemerintah cenderung meningkatkan pungutan dan regulasi di sektor tembakau tanpa memperhatikan keberlanjutan industri dalam jangka panjang. Ia mengingatkan agar kebijakan fiskal dan kesehatan tidak menutup mata terhadap dampak ekonomi dan sosial di daerah penghasil tembakau.

“Kita perlu keseimbangan antara aspek fiskal, kesehatan, dan ekonomi. Jangan sampai kebijakan cukai hanya mengejar penerimaan, tapi mematikan sumber penghidupan masyarakat di bawah,” ujarnya.

Legislator asal Jawa Timur II itu menegaskan, DPR akan terus mengawal kebijakan cukai dan industri tembakau agar lebih adil dan berkelanjutan, baik bagi negara maupun bagi petani di lapangan.

“Petani tembakau itu bagian penting dari ekonomi rakyat. Sudah seharusnya mereka mendapatkan perhatian dan keberpihakan yang nyata,” pungkasnya (red).