Atalia Tekankan Keadilan Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny Lebih Utama

JAKARTA, BERITA SENAYAN — Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menegaskan bahwa penegakan hukum dan keadilan bagi korban tragedi kebakaran Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo harus menjadi prioritas utama pemerintah, bukan sekadar rencana penggunaan dana APBN untuk perbaikan.

“Proses hukum harus ditegakkan dengan serius. Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama,” ujar Atalia kepada wartawan, Jumat (10/10/2025).

Atalia menilai, wacana penggunaan APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny justru bisa menimbulkan kegelisahan dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama,” tegas politisi Golkar tersebut.

Menurut Atalia, setiap kebijakan terkait bantuan atau pemulihan pascabencana harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan prinsip keadilan. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak membuat kebijakan yang bisa memicu persepsi diskriminatif.

“Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan serius. Kebijakan ke depan harus lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” katanya.

Atalia juga menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi seluruh santri dan lembaga pendidikan keagamaan, bukan hanya satu pesantren tertentu.

“Negara punya kewajiban melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia, termasuk ribuan pesantren lain yang kondisinya sudah tua dan berisiko,” pungkasnya (red).