Bahtra Banong Minta Daerah Otonomi Baru Kurangi Ketergantungan Pusat

BANDUNG, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyerukan pentingnya langkah nyata dari daerah otonomi baru (DOB) untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Menurutnya, setelah hampir dua dekade berjalan, banyak DOB yang belum menunjukkan kemandirian fiskal sebagaimana diharapkan.

Hal itu disampaikan Bahtra saat melakukan Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kantor Bupati Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (3/10/2025).

“Bandung Barat ini adalah daerah otonomi baru yang dimekarkan hampir 20 tahun lalu. Kami ingin melihat apakah daerah seperti ini sudah bisa mandiri atau masih bergantung pada pusat,” ujar Bahtra usai pertemuan.

Bahtra menekankan, evaluasi terhadap DOB yang sudah terbentuk penting dilakukan agar pemerintah dan DPR dapat menilai efektivitas kebijakan pemekaran daerah. Saat ini, tercatat lebih dari 340 daerah tengah mengajukan usulan pembentukan DOB baru.

“Kalau daerah-daerah otonomi baru yang sudah ada saja belum berhasil, tentu menjadi pertimbangan agar syarat pembentukan daerah baru harus diperketat,” tegasnya.

Bahtra: Kemandirian Fiskal Ukur Keberhasilan Pemimpin Daerah

Menurut Bahtra, kemandirian fiskal mencerminkan kualitas kepemimpinan daerah. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 60 hingga 70 persen pemerintah daerah di Indonesia masih bergantung pada dana transfer pusat, yang menyebabkan lambatnya pembangunan dan inovasi daerah.

“Kalau daerah dan pemimpinnya tidak kreatif, mustahil daerah itu bisa sejahtera. Ketergantungan tinggi pada dana pusat membuat daerah sulit berkembang,” ujar politikus asal Partai Gerindra itu.

Bahtra mendorong agar kepala daerah mulai menggali potensi lokal secara maksimal untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mencontohkan Kabupaten Bandung Barat yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Bandung Barat ini dekat dengan Jakarta, punya akses tol yang mudah, dan potensi wisata yang luar biasa. Kalau dikelola dengan serius, PAD bisa meningkat tanpa perlu menaikkan pajak,” jelasnya.

Bahtra menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak harus dibebankan kepada masyarakat melalui pajak tambahan, melainkan melalui penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pengembangan sektor unggulan di tiap wilayah.

“BUMD harus menjadi motor ekonomi lokal. Kalau potensi wisata, industri kreatif, dan sumber daya alam dikelola dengan baik, daerah bisa mandiri tanpa membebani rakyat,” katanya.

Sebagai legislator yang aktif mengawal isu otonomi daerah, Bahtra menilai Komisi II DPR RI akan terus mendorong reformasi tata kelola fiskal daerah agar lebih efisien dan berkeadilan.

“Kami ingin melihat DOB benar-benar tumbuh mandiri, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara ekonomi. Kemandirian fiskal adalah kunci kedaulatan daerah,” tutup Bahtra (red)