PPP Bersatu Lagi, Kini Hadapi Tantangan Konsolidasi dan Relevansi Politik

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Setelah terbelah akibat dualisme kepemimpinan pasca muktamar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kini resmi bersatu kembali. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mengesahkan kepengurusan baru DPP PPP masa bakti 2025–2030 dengan Mardiono sebagai Ketua Umum dan Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum.

Namun, usai rekonsiliasi ini, tantangan besar menanti partai berlambang Kakbah tersebut, mulai dari konsolidasi internal, pembaruan struktur politik, hingga upaya mengembalikan kepercayaan publik menjelang Pemilu 2029.

Keputusan pengesahan yang ditandatangani Menkumham Supratman Andi Agtas pada Senin (6/10/2025) menandai berakhirnya dualisme yang sempat membelah PPP sejak Muktamar Ancol. Dalam pernyataannya, Supratman berharap kepengurusan baru ini mampu membawa semangat baru dalam demokrasi Indonesia.

“Semoga kepengurusan baru dapat memperkuat kontribusi PPP dalam pembangunan bangsa dan menjaga keutuhan demokrasi,” ujar Supratman.

Tantangan Konsolidasi Internal

Kendati konflik kepemimpinan resmi berakhir, tantangan internal justru baru dimulai. PPP kini harus menata kembali struktur organisasi dari pusat hingga daerah agar kepengurusan berjalan solid dan seragam.

Kehadiran Agus Suparmanto, yang sebelumnya menjadi rival Mardiono dalam muktamar, diharapkan menjadi simbol rekonsiliasi sekaligus momentum untuk menyatukan dua kubu lama. Namun, sejumlah pengamat menilai, langkah konsolidasi ini tidak akan mudah.

“Persatuan di atas kertas belum tentu menjamin soliditas politik. Tantangannya adalah bagaimana PPP bisa membangun kepercayaan baru di akar rumput,” ujar seorang analis politik dari Universitas Indonesia.

Selain konsolidasi, relevansi politik PPP di tengah kompetisi partai-partai besar juga menjadi pekerjaan rumah utama. Dalam beberapa pemilu terakhir, perolehan suara PPP terus menurun, menandakan perlunya strategi komunikasi baru dan regenerasi kader.

Masuknya Taj Yasin, yang juga menjabat Wakil Gubernur Jawa Tengah, sebagai Sekretaris Jenderal disebut sebagai bagian dari langkah penyegaran generasi politik dalam tubuh PPP.

Dengan struktur baru ini, PPP diharapkan mampu kembali menjadi kekuatan politik Islam moderat yang memiliki daya tawar di tingkat nasional.

Babak Baru Politik Hijau

Meski perjalanan ke depan penuh tantangan, penyatuan PPP di bawah kepemimpinan Mardiono dan Agus Suparmanto menjadi babak baru bagi partai yang lahir sejak masa Orde Baru itu.

Jika berhasil menjaga soliditas dan memperkuat kerja elektoral di daerah, PPP berpotensi kembali memainkan peran penting dalam koalisi pemerintahan mendatang.

Kini, setelah dualisme berakhir, masa depan PPP bergantung pada sejauh mana partai ini mampu membangun kepercayaan, memperbarui strategi, dan kembali menjadi rumah politik umat (red)