Menkum Sahkan Kepengurusan Baru PPP, Dualisme Resmi Berakhir

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Dualisme di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi berakhir setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengesahkan kepengurusan DPP PPP periode 2025–2030. Keputusan ini menandai berakhirnya konflik internal yang sempat memecah partai berlambang Kakbah tersebut.

Berdasarkan dokumen yang diterima, Senin (6/10/2025), Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas telah menandatangani Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Ancol.

Dalam struktur baru ini, Mardiono tetap menjabat sebagai Ketua Umum PPP, sementara Agus Suparmanto — yang sebelumnya menjadi rival politiknya dalam muktamar — kini bergabung dan dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum PPP. Posisi Sekretaris Jenderal diisi oleh Taj Yasin, yang juga dikenal sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Penyerahan SK pengesahan kepengurusan dilakukan langsung oleh Menkum Supratman Andi Agtas kepada Mardiono di Jakarta. Dalam foto yang beredar, tampak Mardiono, Agus Suparmanto, dan Taj Yasin hadir bersama, menandai simbol rekonsiliasi di internal PPP.

Berikut susunan lengkap kepengurusan DPP PPP masa bakti 2025–2030:

• Ketua Umum: Mardiono

• Wakil Ketua Umum: Agus Suparmanto

• Sekretaris Jenderal: Taj Yasin

• Wakil Sekretaris Jenderal: Jabbar Idris

• Bendahara Umum: Imam Fauzan A. Uskara

• Wakil Bendahara Umum: Rusman Ya’qub

Dalam pernyataannya, Menkum Supratman Andi Agtas berharap kepengurusan baru PPP dapat membawa semangat baru bagi politik nasional.

“Alhamdulillah, hari ini saya menerima audiensi dengan Ketua Umum PPP sekaligus menyerahkan Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP Masa Bakti 2025–2030. Semoga kepengurusan yang baru dapat membawa semangat pembaruan, memperkuat kontribusi PPP dalam pembangunan bangsa, serta terus bersinergi menjaga keutuhan dan kemajuan demokrasi Indonesia,” ujar Supratman di Jakarta.

Dengan disahkannya kepengurusan baru ini, PPP kini resmi memiliki satu komando kepemimpinan, membuka babak baru konsolidasi dan rekonsiliasi setelah bertahun-tahun terbelah akibat dualisme internal (red).