Habib Syarief DPR Desak Pemerintah Hapus Diskriminasi Guru Madrasah

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, menegaskan perlunya perhatian serius terhadap kesejahteraan guru madrasah dan sekolah swasta. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Selasa (30/9/2025).

Habib menyoroti alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen mandatory spending yang dinilai belum adil. Dari total Rp754 triliun, terdapat Rp103 triliun yang sebelumnya terserap ke lembaga pendidikan di luar Kementerian Pendidikan. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, alokasi itu tidak lagi diberikan.

“Persoalannya, Rp103 triliun ini akan dikemanakan? Inilah yang sedang kami perjuangkan agar benar-benar berpihak pada guru swasta, termasuk guru madrasah,” kata Habib.

Pemerintah Diminta Tebus “Dosa” Sejarah

Habib juga menegaskan pemerintah harus menebus kelalaian bertahun-tahun dalam memperhatikan lembaga pendidikan swasta. Menurutnya, sekolah swasta bahkan hadir lebih dulu dibanding sekolah negeri, namun hingga kini masih termarginalkan.

“Mindset aparat kementerian masih negeri-minded. Kalau pun ada perhatian untuk swasta, porsinya sangat kecil. Padahal guru madrasah sudah puluhan tahun berjuang dengan sabar, ikhlas, tawakal, dan istiqomah,” ujarnya.

Habib mencontohkan masih adanya guru madrasah yang hanya menerima gaji Rp250 ribu per bulan. Jumlah itu dinilainya sangat tidak layak untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

“Bayangkan, Rp250 ribu untuk menghidupi empat orang. Itu fakta yang sampai hari ini masih terjadi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Fraksi PKB akan terus mendorong agar alokasi 20 persen pendidikan, termasuk di APBD, benar-benar berpihak pada guru swasta dan madrasah.

“Kami di Komisi X dan Komisi VIII akan kejar terus. Pemerintah harus memastikan transisi anggaran pendidikan ini tidak berlarut-larut,” tutup Habib (red)