Fauzi Amro Tegaskan DPR Dorong Digitalisasi UMKM dan Literasi

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H. Fauzi Amro, M.Si., menegaskan komitmen DPR untuk memperkuat dukungan kebijakan dan regulasi dalam mempercepat digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal itu disampaikan Fauzi saat menjadi keynote speaker dalam Talkshow UMKM Go Digital 2025 yang digelar PB HMI bekerja sama dengan Kementerian UMKM di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2025). Acara ini juga dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, perwakilan HIPMI, kader HMI, dan ratusan pelaku UMKM dari berbagai daerah.

Menurut Fauzi, UMKM berperan vital sebagai tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi 60–61 persen terhadap PDB serta menyerap lebih dari 119 juta tenaga kerja. Namun, sekitar 35 persen pelaku UMKM masih belum terhubung dengan ekosistem digital.

“Komisi XI DPR RI memastikan alokasi anggaran dalam APBN diarahkan untuk mendukung program inklusif dan produktif, khususnya digitalisasi UMKM, pembangunan infrastruktur ekonomi digital, serta peningkatan literasi keuangan nasional,” ujarnya.

Dorongan Regulasi dan Akses Pembiayaan

Fauzi menegaskan langkah konkret DPR dalam mendukung UMKM, salah satunya melalui penerbitan POJK No. 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM. Regulasi ini menyederhanakan syarat kredit, membuka kanal pembiayaan berbasis teknologi, serta memperluas kolaborasi dengan fintech, perbankan, dan lembaga penjaminan.

Selain itu, DPR mendukung penuh program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan pagu Rp300 triliun pada 2025. Hingga September 2025, realisasi penyaluran KUR baru mencapai Rp190 triliun. Fauzi menekankan pentingnya percepatan agar manfaatnya benar-benar dirasakan UMKM.

Tambahan dukungan fiskal juga hadir melalui Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun untuk memperkuat permodalan sektor UMKM, termasuk digital dan kreatif.

Komisi XI juga mengawal peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi mencapai 66,46 persen dan inklusi keuangan 80,51 persen. Namun, masih terdapat gap sebesar 14,05 persen.

“Peningkatan literasi keuangan ini penting agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan pembiayaan digital dan layanan perbankan secara optimal,” jelas Fauzi.

Ekonomi Digital dan Momentum Akselerasi

Fauzi menyoroti data Bank Indonesia yang menunjukkan lonjakan ekosistem digital. Nilai transaksi uang elektronik 2024 mencapai Rp2.500 triliun, e-commerce Rp487 triliun, dan perbankan digital Rp15.881,53 triliun. Pada 2025, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan menembus Rp2.100 triliun atau setara USD 130 miliar.

“UMKM semakin terintegrasi dengan ekosistem keuangan digital. Fakta ini adalah syarat mutlak menuju ekonomi inklusif dan berdaya saing tinggi,” katanya.

Fauzi menekankan periode 2025–2026 sebagai momentum akselerasi penting menuju Indonesia Emas 2045. DPR bersama pemerintah, OJK, BI, LPS, HIMBARA, dan ekosistem digital akan terus bersinergi untuk memastikan UMKM naik kelas.

“Transformasi digital UMKM bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan. Dengan dukungan regulasi, pembiayaan, dan literasi yang kuat, kita bisa membangun ekonomi inklusif dan berdaulat,” tegasnya (red).